Oleh Sultan Haidar Shamlan

Awal Januari 2011, sebelum Husni Mubarak melepaskan singgasana 30 tahun kedikatorannya, jurnalis kenamaan Israel, Aluf Benn, telah mengisyaratkan pudarnya pengaruh Israel di Timur Tengah dengan tiga syarat, „tanpa Husni Mubarak, tanpa hubungan diplomatis yang lancar dengan Turki dan Mesir, Israel akan ditinggalkan sendirian tanpa teman di Timur Tengah.“

Siapa sangka, hitung-hitungan Aluf yang dimuat di harian Haaretz itu, ditakdirkan Tuhan menjadi kenyataan: tepat sebulan setelah pernyataan Aluf, pada 11 Februari 2011, diktator Husni Mubarak turun singgasana. Delapan bulan berikutnya (awal September 2011), bersamaan terbitnya laporan Palmer, hubungan Turki-Isral retak-pecah (ditandai dengan pengusiran duta besar Israel untuk Turki). Belum berakhir sakit „diputus“ Turki, seminggu kemudian, kedubes Israel di Kairo dibakar massa.

September memang bulan malapetaka untuk Israel. Alih-alih disejukkan angin musim semi yang riuh rendah dari revolusi di negara-negara Arab (Arab Spring), tidak diduga, arah angin bergerak lebih cepat ke arah sebaliknya, bertubi-tubi menghantam Israel sekuat badai.

Badai Kuat Pertama dari Turki

Ittikad baik sekjen PBB, Ban Kin Moon, di akhir 2010 membentuk tim panel untuk mengusut tuntas serangan Israel di Mavi Marmara (dan lima kapal lainnya) yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah „sekali lagi“ memberikan harapan luas - bahwa hukum internasional masih berpihak pada keadilan; dan Israel pada akhirnya wajib bertanggung jawab atas makarnya.

Namun satu tahun hampir berlalu. Harapan itu kandas, seiring diterbitkannya laporan Palmer yang menyimpulkan - ketika pasukan Israel mendobrak kapal utama (Mavi Marmara), mereka memang sedang menghadapi “perlawanan terorganisir dan kekerasan dari sekelompok penumpang”, dan karena itu diperlukan kekuatan untuk melindungi mereka sendiri. Aksi tentara Israel yang menewaskan sembilan aktivis kemanusiaan “hanya” dinilai berlebihan dan sangat disayangkan. Lebih menyakitkan, laporan ini menyebutkan bahwa blokade Israel di Gaza adalah legal dan bisa dimengerti.

Kontroversi hasil laporan Palmer, memang untuk sebagian pengamat internasional tidak mengejutkan. Bagi Richard Falk, profesor hukum internasional di Princenton University, seperti diungkapkan di Al Jazeera, empat orang tim penyelidik yang ditunjuk Ban Kin Moon memang sangat bias dan sepihak. Mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas duduk masalah.

Dua anggota panel pertama adalah masing-masing seorang delegasi Turki dan Israel, yang masing-masing jelas dinilai tidak independen karena membawa interest bangsa. Selaku ketua panel, mantan Perdana Menteri Selandia Baru dan profesor lingkungan, Geoffrey Palmer (karenanya laporan ini dinamakan laporan Palmer), yang tidak sedikit pun berlatar belakang hukum maritim internasional ataupun hukum perang.

Satu-satunya anggota panel “independen” lainnya adalah Alvaro Uribe, mantan Presiden Kolombia. Sementara di dunia internasional Uribe terkenal sebagai tokoh pembela hak asasi manusia untuk Israel. Faktanya, pada bulan Mei 2007, Komite Yahudi Amerika (American Jewish Committee) memberikan Uribe penghargaan “Light Unto The Nations”, dan menyatakan: “Presiden Uribe adalah sekutu setia Amerika Serikat, seorang teman baik Israel dan orang-orang Yahudi, dan sangat percaya pada martabat manusia dan pembangunan manusia di Kolombia dan Amerika “. Hal ini seharusnya cukup menjadi alasan, meragukan independensi penunjukkan Uribe.

Turki kecewa. Mentah-mentah menolak laporan setebal 105-halaman ini, yang melegalisir “penjara hidup” empat tahun Israel atas 1,6 juta warga Palestina di Gaza.

Erdogan menuntut permintaan maaf resmi dari pemerintah Israel dan kompensasi atas keluarga korban yang tewas serta mereka yang terluka selama serangan. Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, enggan mengambil langkah ini, mengklaim; permintaan maaf, sama saja memberikan sinyal kelemahan Israel.

Turki masih sangat berbelas kasih, hanya menuntut maaf, sementara Israel begitu enggan. Dan sekali lagi merefleksikan arogansi politik Israel. Padahal belum sedikit pun kita lupa, ketika dua tentara Israel ditangkap oleh Hizbullah di Juli 2006, tanpa tedeng aling-aling Israel langsung menginvasi Libanon.

Wajar saja, keangkuhan Israel ditimpali Turki dengan meminta duta besar Israel untuk Turki di Ankara angkat kaki. Turki juga menghentikan (sementara) semua bentuk kerja sama militer. Lebih jauh Turki berencana memulai aksi internasional dalam Majelis Umum PBB, mencari pendapat dari Mahkamah Internasional tentang legalitas blokade.

Tidak hanya itu, Erdogan berencana mengirim bantuan (politis) terbaru ke Gaza yang akan dikawal kapal-kapal perang. Merupakan sinyal kesiapan Turki menyambut Israel adu kekuatan “kelautan” di teluk Mediteran.

Secara khusus, Al Jazeera, sempat melansir hitam di atas putih, perbandingan infrastuktur dan personil angkatan laut Turki (navy) terhadap Israel. Betapa keberanian Erdogan sangat dimafhumkan, bahwa navy power Turki memang masih di atas navy power Israel.

Erdogan jelas tidak sedang bermain-main. Bagi Turki, ini bukan pasal delapan orang yang terbunuh di atas Mavi Marmara (satu korban tewas lainnya adalah warga negara USA), tetapi harga mahal yang wajib dibayar Isreal yang telah berkali-kali “nakal” dan pongah dengan kekuatannya (dan dukungan Amerika), berkali-kali „nakal“ menentang resolusi PBB, berkali-kali „nakal“ menentang hukum internasional, berkali-kali „nakal“ membangun pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan sekali lagi: tanpa hati memblokade Gaza.

Siapa sangka, badai September ini membalikkan status Turki dari kawan menjadi lawan. Memposisikan hubungan Turki-Israel pada titik terendah. Dan siapa sangka, Turki, yang sejak 1992 menjadi penyambung lidah dan mitra strategis Israel di timur tengah, sekaligus negara mayoritas muslim pertama yang mengakui Israel sebagai sebuah negara pada tahun 1948, kini berbalik posisi.

Badai Kedua dan Menanti Tsunami

Belum seminggu badai dari arah timur laut (Turki) melanda Tel Aviv, di luar prakiraan cuaca, badai kedua kembali menerjang. Malapateka ini dibuka dengan adegan dramatis yang terjadi di ibukota Mesir: ketika demonstran menyerang Kedutaan Besar Israel di Kairo, melemparkan ratusan dokumen dalam bahasa Ibrani dari jendela, serta merobohkan bendera Israel dan menggantinya dengan bendera Mesir.

Duta Besar Israel untuk Mesir, Levanon dipaksa “pulang” dengan sebuah pesawat militer Israel ke Tel Aviv.

Sayangnya tidak banyak yang tahu, bahwa pemantik utama kemarahan massa di Kairo bukan sekadar „euforia revolusi“ di Mesir, melainkan kematian lima polisi perbatasan Mesir (dengan Israel) yang “salah alamat” diroket oleh tentara pertahanan Israel. Mereka dicurigai oleh pasukan keamanan Israel sebagai „teroris“ Palestina.

Untuk kematian penjaga perbatasan Mesir-Israel itu, pemerintah Israel memang telah resmi meminta maaf. Tapi bagi Mesir, permintaan maaf saja tidak cukup. Demonstran di Tahrir Square naik darah. Lebih dari seminggu ribuan demonstran Mesir menyerukan dewan militer yang (saat ini) berkuasa untuk memutus hubungan diplomatis dengan Israel, yang berujung pada pembakaran dramatis kedubes Israel di Kairo.

Puluhan tahun Mubarak bekerja melindungi opini publik seputar Israel di Mesir. Itupun berkat bujukan Amerika (mitra Israel) yang menyodorkan uang - sekitar 2 milyar dollar setiap tahunnya. Tetapi revolusi terjadi, Husni Mubarak sudah angkat kaki, Israel kini dipaksa menghadapi „kemauan” dan opini rakyat Mesir seorang diri.

Bagaimanapun, badai-badai yang dikirim Turki dan Mesir hanyalah ukuran kecil. Karena pada akhirnya, dosa Israel terhadap Palestina, adalah bom waktu, yang mampu merubuhkan Israel melalui satu gelombang Tsunami bersamaan.

Setelah bertahun-tahun gagal bernegosiasi dan bermediasi dengan Israel, kini akhirnya Negara-negara anggota Liga Arab berusaha melegalisasi sebuah negara Palestina dengan ibukota Yerusalem di mimbar PBB pekan depan. Langkah ini tetap diambil, meskipun ancaman AS memblokir dengan hak veto.

Apapun hasil akhirnya, langkah yang dipilih Liga Arab dan Presiden Mahmoud Abbas ini memang revolusioner. Sekiranya Amerika dan dewan keamanan PBB mencegat usaha ini, isolasi global untuk Israel semakin besar. Israel tidak lagi memiliki tetangga yang bisa diandalkan. Geliat anti-Israel dari negara-negara mayoritas muslim akan semakin besar (ketika artikel ini ditulis Israel menarik sementara duta besarnya untuk Yordania, setelah demonstrasi besar-besaran di depan kedutaan besar Israel di Amman), membuktikan inkompatibilitas eksistensi Israel di Timur Tengah.

Memang, satu-satunya cara bagi Israel untuk mencegah Tsunami besar ini adalah dengan menyudahi pendudukan paksa Palestina (yang bagi Israel hampir tidak mungkin). Atau setidaknya, Israel harus benar-benar berguru dari fenomena Arab Spring, membaca dinamika baru Timur Tengah: di mana pada akhirnya, keadilan yang akan membentuk sejarah, bukan penindasan dan otoritarianisme.[]